Berita terpopuler detikFinance, Rabu (16/9/2020) tentang terkait komentar keras Basuki Tjahaja Purnama terkait kondisi PT Pertamina (Persero). Pria yang beken disapa Ahok ini membongkar borok Pertamina selama ini. IDNTOGEL
Yang menarik, Ahok menjabat Komisaris Pertamina. Respons pun datang dari Pertamina, termasuk juga kritik dari pengamat hingga Kementerian BUMN.
VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyampaikan pihaknya menghargai pernyataan Ahok karena itu sejalan dengan program restrukturisasi Pertamina.
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif," ujar Fajriyah dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (16/9/2020).
Fajriyah memaparkan Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Selain itu, perseroan pun sudah menjalankan kerjasama dengan KPK dan dengan PPATK sejak 2018 sebagai komitmen perseroan untuk lebih transparan, dan memastikan semua sesuai dengan prosedur.
"Hal-hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional. Tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional," paparnya.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap berbuat gaduh. Hal itu lantaran Ahok berbicara mengenai aib Pertamina.
Kemarin Ahok kembali buka suara yang cukup membuat heboh. Ahok membongkar sederet borok Pertamina melalui video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube, POIN.
Ahok lantang membongkar mulai dari direksi yang hobi lobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.
Pengamat BUMN yang juga mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai apa yang dibicarakan Ahok dalam video tersebut merupakan tugasnya sebagai seorang komut.
"Beliau mengumumkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai komisaris. Semua yang disampaikannya itu adalah tugas komisaris," tuturnya kepada detikcom, Selasa (15/9/2020).
Said menjelaskan, sebagai komut, Ahok merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Artinya seharusnya yang melakukan lobi-lobi ke menteri adalah Ahok. Jika malah direksi yang melakukan lobi-lobi seharusnya Ahok memiliki wewenang untuk menindak direksi tersebut.
"Saya nggak lihat seperti itu, karena kewenangan komisaris itu bahkan bisa menonaktifkan direksi. Jadi lucu, dia itu punya kewenangan itu," tuturnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan konsep superholding ini merupakan ide lama, bahkan sudah ada sejak periode sebelumnya. Tapi Kementerian BUMN tak mau terburu-buru soal itu.
"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding, Itu ide besar memang ya, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini. Jadi masih jauh itu, pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali," kata Arya kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
